TNI AL, Dispen Kormar, Pasmar 1 (Jakarta). Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap potensi perkembangan situasi nasional (Bangsitnas), khususnya aksi unjuk rasa (Unras) pada tahun 2025, prajurit Resimen Bantuan Tempur 1 Marinir (Menbanpur 1 Mar) melaksanakan apel gelar pasukan di Lapangan Brigif 1 Marinir, Kesatrian Marinir Hartono, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (21/05/2025). 

Apel gelar dipimpin langsung oleh Danyonangmor 1 Mar, Mayor Marinir Roqi Munthazar Haharap, M. Tr. Opsla., selaku Komandan satuan setingkat Batalyon (Danssy) Unjuk rasa dan diikuti oleh seluruh unsur satuan di jajaran Menbanpur 1 Marinir, termasuk personel dari Batalyon Zeni, Perbekalan dan Angkutan, Kesehatan, Komunikasi dan Elektronika, hingga Polisi Militer Marinir.

Dalam amanatnya, pimpinan apel menekankan pentingnya kewaspadaan serta kesiapan personel dan perlengkapan dalam menghadapi dinamika situasi nasional yang berkembang cepat, termasuk potensi aksi massa yang dapat mengganggu stabilitas keamanan. Apel gelar ini bertujuan untuk mengecek kesiapan personel maupun material, serta membangun sinergi dan koordinasi antarsatuan dalam menghadapi segala kemungkinan yang timbul dari situasi nasional, ujarnya.

Kegiatan Apel Gelar Pasmar 1 Tahun 2025 ini dilaksanakan sebagai bentuk kesiapsiagaan Korps Marinir dalam mengantisipasi perkembangan situasi nasional, khususnya potensi unjuk rasa yang dapat mengganggu stabilitas keamanan. Hal ini sejalan dengan perintah Komandan Korps Marinir, Mayor Jenderal TNI (Mar) Dr. Endi Supardi, S.E., M.M., M.Tr.Opsla., CHRMP., CRMP., yang menekankan pentingnya kewaspadaan dan kesiapan operasional seluruh prajurit dalam menghadapi dinamika Bangsitnas. Beliau menegaskan bahwa setiap unsur harus mampu bergerak cepat, tepat, dan terukur sesuai dengan prosedur yang berlaku guna menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjaga keutuhan NKRI.

Dengan digelarnya kegiatan ini, diharapkan seluruh prajurit dapat menjalankan tugas dengan profesional, humanis, dan tetap mengedepankan prinsip-prinsip hukum serta hak asasi manusia dalam setiap pelaksanaan operasi di lapangan.